Polda Maluku Menghadapi Kekurangan Personel yang Signifikan
Polda Maluku, yang bertanggung jawab atas keamanan di wilayah kepulauan Maluku, menghadapi tantangan serius dalam hal jumlah personel. Data internal SDM Polri menunjukkan bahwa Polda Maluku seharusnya memiliki 15.561 anggota untuk menjalankan fungsi kepolisian secara ideal. Namun, jumlah personel yang ada hanya mencapai 8.992 orang, atau sekitar 58 persen dari kebutuhan ideal. Artinya, terdapat kekurangan sebanyak 6.569 personel atau 42 persen.
Kekurangan ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan, kecepatan penegakan hukum, serta daya tahan institusi dalam menghadapi tantangan wilayah kepulauan yang kompleks. Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dadang Hartanto, mengakui beban tersebut dan menyatakan bahwa rasio polisi dengan penduduk di Maluku sangat memprihatinkan. "1 personel polisi berbanding dengan 534 jiwa," ujarnya.
Wilayah Luas dengan Beban Kerja yang Berat
Wilayah Maluku memiliki luas sekitar 712.480 km², di mana 93 persen berupa lautan dan hanya 7 persen daratan. Dengan jumlah penduduk sekitar 1.935.586 jiwa, tantangan keamanan di Maluku bukan hanya soal kriminalitas, tetapi juga pengawasan wilayah, konflik horizontal, hingga pengamanan aktivitas masyarakat lintas pulau.
Setiap satu anggota Polri di Maluku harus mengamankan area hingga 193 kilometer persegi, mencakup laut dan daratan. Karakteristik geografis Maluku memperparah situasi. Dengan 11 Polres yang tersebar di 11 kabupaten/kota, jumlah personil hanya 8.893 orang. Padahal, kebutuhan ideal Polda Maluku mencapai lebih dari 15 ribu anggota.
Strategi Internal untuk Bertahan
Kapolda Maluku menegaskan bahwa keterbatasan personel memaksa institusinya mengandalkan strategi internal untuk bertahan. Salah satunya adalah dengan mengupdate kemampuan-kemampuan anggota agar mampu mengcover beberapa program kepolisian. Untuk menjaga motivasi dan disiplin para personel, mekanisme penghargaan dan sanksi juga diterapkan.
"Untuk memotivasi anggota dalam melaksanakan tugas kepolisian secara baik dan berprestasi, Polda Maluku memberikan reward, dan punishment kepada mereka yang melakukan pelanggaran," jelas Jenderal bintang dua itu.
Tambahan Personel yang Tak Signifikan
Ironisnya, di tengah defisit besar tersebut, pada tahun 2025 Polda Maluku hanya mendapat tambahan 71 personel Bintara. Angka ini nyaris tidak berarti jika dibandingkan dengan kekurangan lebih dari enam ribu anggota. Fakta ini memunculkan pertanyaan yang tak terelakkan: apakah Polda Maluku bukan menjadi prioritas dalam kebijakan pemenuhan SDM Polri di tingkat nasional?
Di sisi lain, Kapolda Maluku datang dengan berbagai program unggulan. Latar belakang akademik sebagai profesor memberi harapan akan pendekatan yang sistematis dan berbasis konsep. Namun tanpa dukungan SDM yang memadai, sederet program tersebut berpotensi menjadi beban tambahan bagi anggota di lapangan, bukan solusi.
Antara Optimalisasi Program dan Realitas Lapangan
Dengan kondisi yang ada, persoalan Polda Maluku bukan sekadar soal mengoptimalkan program, melainkan keberanian negara untuk menambah jumlah personel secara signifikan. Tanpa itu, penguatan kapasitas hanya akan memeras energi anggota yang sudah bekerja di luar batas ideal.
Jika tujuan akhirnya adalah pelayanan publik yang prima dan penegakan hukum yang efektif, maka penambahan personel bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Mengabaikan fakta DSP yang timpang hanya akan melahirkan masalah baru: kelelahan internal, stagnasi pengungkapan kasus, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Di Maluku, persoalannya kini terang benderang. Tinggal satu pertanyaan besar yang menunggu jawaban di tingkat pusat: Apakah krisis personel Polda Maluku akan terus dianggap wajar, atau akhirnya diperlakukan sebagai keadaan darurat yang membutuhkan tindakan nyata?