Perdebatan tentang kesejahteraan dosen di Indonesia sering kali terjebak dalam diskusi normatif yang dangkal mengenai dedikasi versus kebutuhan finansial. Padahal, jika dianalisis secara ekonomi dan politik, isu ini jauh lebih kompleks daripada sekadar keluhan tentang besaran gaji yang rendah.
Sumber masalah inti terdapat pada ketidakcocokan mendasar antara desain sistem gaji yang kaku secara nasional dengan realitas struktur biaya hidup perkotaan yang berubah-ubah. Dari sudut kebijakan, ini merupakan kegagalan dalam perencanaan (design flaw, bukan hanya soal pembagian anggaran.
Kegagalan desain ini semakin memburuk akibat dua "pukulan" aturan lain yang jarang dibahas secara menyeluruh: stagnasi tunjangan fungsional yang tetap sama sejak tahun 2007 dan ketimpangan tunjangan kinerja (tukin) pegawai negeri yang bersifat diskriminatif.
Tiga faktor tersebut—yaitu inflasi perumahan, tunjangan yang sudah usang, serta ketidakseimbangan kinerja—membentuk situasi yang memperparah kemiskinan para dosen secara sistematis, khususnya di kota-kota besar.
Mitologi Kesamaan dalam Keragaman Ruang
Sistem penggajian dosen ASN saat ini diatur berdasarkan skema nasional yang sama, yang hanya memperhatikan faktor administratif, seperti golongan, lama kerja, dan jabatan fungsional.
Pendekatan ini, secara teori, menawarkan kesamaan yang formal. Namun, dalam penerapannya, ia tidak memperhatikan perbedaan biaya hidup yang sangat mencolok antar daerah. Seorang guru di kabupaten kecil menerima gaji yang sama dengan seorang guru di Jakarta atau Surabaya, meskipun kemampuan membeli uang tersebut sangat berbeda.
Faktor utama yang membedakan adalah inflasi perumahan. Berbeda dengan harga komoditas pangan yang cenderung terkendali secara nasional, inflasi perumahan bersifat lokal, tidak terkendali, dan dipengaruhi oleh konsentrasi penduduk serta spekulasi di pasar properti. Perumahan merupakan bagian dari pengeluaran hidup yang tidak fleksibel; dosen tidak dapat dengan mudah pindah ke tempat yang lebih murah tanpa mengorbankan waktu produktif untuk perjalanan.
Akibatnya, kenaikan harga sewa atau harga properti di kota besar berperan sebagai "pajak tidak langsung" yang mengurangi pendapatan dosen secara signifikan. Tanpa adanyaCost-of-Living Adjustment(COLA) atau tunjangan kenaikan biaya hidup berdasarkan wilayah, sebuah alat yang sudah umum digunakan di negara-negara maju, sistem gaji kita sebenarnya sedang memberatkan dosen yang mengabdi di pusat-pusat perkembangan kota.
Kekakuan 2007: Penurunan Nilai Akibat Waktu
Kondisi pajak perumahan ini semakin membebani ketika dibandingkan dengan fakta bahwa sumber pendapatan dosen lainnya telah "mengendap" dalam jangka waktu.
Tunjangan fungsional dosen masih berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007. Selama hampir sepuluh tahun, besaran tunjangan ini tidak pernah diubah, padahal kenaikan inflasi dalam 18 tahun terakhir telah mengurangi nilai uang secara signifikan.
Sebagai contoh, tunjangan jabatan untuk Asisten Ahli sebesar Rp375.000 dan Lektor sebesar Rp700.000. Pada tahun 2007, jumlah tersebut mungkin masih cukup untuk memenuhi kebutuhan tambahan.
Namun, pada tahun 2024, jumlah tersebut bahkan sering kali tidak cukup untuk menutupi biaya utilitas (listrik dan internet) bulanan yang menjadi modal kerja dasar bagi seorang akademisi.
Kondisi ini menimbulkan paradoks dalam kebijakan: negara menginginkan peningkatan kualitas pendidikan tinggi hingga mencapai standar global, namun membiarkan dasar kesejahteraan para pelakunya tertinggal pada tingkat ekonomi dua puluh tahun yang lalu.
Saat upah minimum regional dan gaji sektor swasta disesuaikan setiap tahun sesuai dengan tingkat inflasi, tunjangan fungsional dosen tidak mengalami penyesuaian, sehingga menyebabkan penurunan kelas ekonomi secara perlahan namun pasti pada profesi ini.relative impoverishment).
Ketimpangan Tukin: Anomali Birokrasi
Selain tekanan dari sisi pengeluaran (perumahan) dan stagnasi pendapatan (tunjangan fungsional), dosen ASN juga menghadapi ketidakadilan struktural dalam sistem tunjangan kinerja (tukin).
Ada perbedaan yang jelas antara gaji yang diterima oleh tenaga kependidikan (tendik) atau pejabat struktural di kementerian dengan dosen yang berada di bawah naungan Kemendiktisaintek maupun Kemenag.
Berita terkini dan gelombang protes dari asosiasi dosen sering kali menyoroti bagaimana para dosen sering dianggap telah mendapatkan tunjangan profesi (serdos), sehingga hak tukin mereka dikurangi atau bahkan tidak diberikan di beberapa satuan kerja.
Meskipun tunjangan profesi merupakan amanat UU Guru dan Dosen sebagai bentuk penghargaan terhadap kompetensi, sedangkan tukin merupakan penghargaan atas kinerja birokrasi/ASN. Ketercampuran ini merugikan dosen, khususnya dosen non-struktural yang tidak memiliki akses terhadap tunjangan jabatan struktural.
Kelompok dosen non-struktural ini merupakan yang paling rentan. Mereka memikul tanggung jawab Tri Dharma secara penuh, seperti mengajar, melakukan penelitian, dan berkontribusi kepada masyarakat, tetapi menjadi pihak utama yang menanggung risiko dari kebijakan yang tidak fleksibel. Mereka tidak mendapatkan fasilitas perumahan dinas, gaji pokoknya sangat rendah, tunjangan fungsionalnya sudah usang, dan penghasilan mereka habis digunakan untuk biaya sewa tempat tinggal di kota.
Konsekuensi Jangka Panjang: "Pengeluaran Otak" dan Penurunan Kualitas
Dampak dari kombinasi yang mematikan ini, yaitu inflasi perumahan, stagnasi tunjangan 2007, dan kesenjangan tukin bersifat multidimensi. Pada tingkat individu, terjadi penurunandisposable incomeyang signifikan, memicu tekanan keuangan yang terus-menerus dan merugikan kinerja intelektual.
Dosen diwajibkan menjadi "pekerja proyek" di luar kampus hanya untuk mengatasi defisit anggaran keluarga, yang pada akhirnya mengurangi fokus dan mengurangi waktu yang dialokasikan untuk penelitian mendalam.
Di tingkat institusi, kita menghadapi ancaman penurunan kualitas sumber daya manusia akademik. Profesi dosen mulai kehilangan daya tarik bagi bakat-bakat terbaik bangsa (best minds), yang lebih memilih bidang perusahaan ataustart-updengan penggantian yang wajar. Jika hal ini berlangsung terus-menerus, perguruan tinggi hanya akan dihuni oleh mereka yang "terjebak" atau memiliki keuntungan ekonomi turunan, bukan oleh mereka yang paling mampu.
Reformasi Menyeluruh: Menuju Keadasan Ekonomi Nyata
Indonesia sebenarnya telah memahami prinsip pembagian wilayah, namun hanya terbatas pada daerah terpencil (3T). Sudah waktunya definisi "kemahalan" diperluas agar mencakup kawasan perkotaan yang memiliki tekanan biaya hidup tinggi.
Argumen tentang keterbatasan keuangan perlu ditinjau kembali melalui analisiscost-benefit; biaya meningkatkan tunjangan relatif kecil dibandingkan biaya sosial akibat hilangnya produktivitas ilmiah bangsa.
Perubahan sistem penggajian dosen tidak dapat ditangguhkan lagi. Solusinya perlu mencakup tiga aspek secara bersamaan.
Perubahan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2007: Sesuaikan tunjangan fungsional sesuai dengan tingkat inflasi yang terakumulasi.
Penyesuaian Tunjangan: Hapuskan perbedaan yang merugikan dosen dalam sistem penggajian ASN.
Insentif Lokasi (Housing Allowance): Penerapan tunjangan mahal untuk dosen di daerah yang memiliki indeks harga properti tinggi.
Tanpa adanya perubahan dalam sistem penggajian yang mempertimbangkan inflasi permukiman perkotaan serta merevisi instrumen hukum yang sudah usang, sistem pendidikan tinggi kita akan terus menghasilkan ketidakefisienan struktural.
Kebijakan perlu berkembang dari sekadar adil secara administratif (sama rata) menuju adil secara ekonomi nyata (sama kemampuan beli). Jika tidak, tuntutan "World Class Universityhanya istilah kosong di atas bahu dosen yang terbebani realitas kehidupan yang semakin berat.