Penjelasan tentang Tindakan Amerika Serikat terhadap Venezuela
Pada hari Sabtu (3/1/2025), Amerika Serikat meluncurkan serangan besar-besaran terhadap Venezuela, yang mengakibatkan penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Keduanya dibawa ke New York dan didakwa atas tuduhan terorisme serta kejahatan narkoba. Namun, tindakan tersebut kini menjadi perdebatan hukum internasional.
Banyak ahli hukum internasional menyatakan bahwa operasi tersebut melanggar Piagam PBB. Piagam PBB, yang ditandatangani pada Oktober 1945, dirancang untuk mencegah konflik berskala Perang Dunia Kedua. Pasal 2(4) dalam piagam tersebut menetapkan bahwa negara harus menahan diri dari penggunaan kekuatan militer terhadap negara lain serta menghormati kedaulatan masing-masing.
Geoffrey Robertson KC, seorang ahli hukum internasional, mengatakan bahwa serangan terhadap Venezuela bertentangan dengan Pasal 2(4). Ia menyebut tindakan AS sebagai kejahatan agresi, yang dianggap sebagai kejahatan tertinggi oleh Pengadilan Nuremberg.
Elvira DomÃnguez-Redondo, profesor hukum internasional di Universitas Kingston, juga menyebut operasi tersebut sebagai kejahatan agresi dan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum. Sementara itu, Susan Breau, profesor hukum internasional sekaligus peneliti senior di Institute of Advanced Legal Studies, menilai bahwa serangan hanya dapat dianggap sah jika AS memiliki resolusi dari Dewan Keamanan PBB atau bertindak untuk membela diri. Namun, ia menegaskan bahwa tidak ada bukti sama sekali untuk kedua alasan tersebut.
Apakah Amerika Serikat Membela Diri?
Amerika Serikat kemungkinan akan berargumen bahwa serangan ke Venezuela dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri terhadap ancaman dari "organisasi teroris narkoba" yang dituduh dipimpin oleh Maduro. Meskipun Piagam PBB dan hukum domestik AS memungkinkan penggunaan kekuatan militer untuk membela diri, Robertson menilai argumen ini tidak masuk akal.
Ia menjelaskan bahwa untuk menggunakan pembelaan diri, negara harus memiliki keyakinan yang nyata dan jujur bahwa mereka akan diserang dengan kekuatan. Namun, tidak ada indikasi bahwa tentara Venezuela akan menyerang AS. Selain itu, anggapan bahwa Maduro adalah gembong narkoba tidak dapat membenarkan pelanggaran hukum internasional.
Breau menambahkan bahwa AS harus membuktikan bahwa para pengedar narkoba tersebut benar-benar mengancam kedaulatan AS. Meskipun ia setuju bahwa perdagangan narkoba adalah ancaman serius, banyak pakar hukum internasional telah meneliti hal ini dan tidak ada bukti jelas bahwa para pengedar narkoba tersebut berasal dari Venezuela, apalagi dikendalikan oleh Maduro dalam bentuk apa pun.
Sanksi yang Bisa Dikenakan terhadap AS
Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara demi menjaga perdamaian internasional. Sanksi tersebut dapat berupa pembatasan perdagangan, embargo senjata, hingga larangan perjalanan. Namun, lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Amerika Serikat, China, Rusia, Inggris, dan Prancis) memiliki hak veto, yang membuat hampir mustahil bagi Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi terhadap AS.
Robertson menilai bahwa situasi ini menunjukkan bahwa Dewan Keamanan menjadi badan yang tidak efektif. Negara yang melanggar hukum internasional dapat menghindari kecaman hanya dengan memvetonya, sehingga satu-satunya lembaga yang bisa bertindak menjadi lumpuh.
DomÃnguez-Redondo menyebut situasi tersebut sebagai kondisi yang nyaris mustahil diatasi. Jika Dewan Keamanan tidak dapat memutuskan sanksi, negara-negara lain hanya bisa memilih apakah akan mengikuti sanksi tersebut atau tidak. Namun, karena AS memiliki hak veto, sanksi tidak akan pernah diputuskan di sana.
Dampak Global: Negara Lain Bisa Mencontoh
Jika Amerika Serikat tidak menghadapi konsekuensi apa pun atas invasi ke Venezuela, para pakar menilai hal tersebut dapat mendorong negara lain untuk melakukan tindakan serupa yang berpotensi melanggar hukum internasional.
Robertson mengatakan bahwa China akan mengambil kesempatan untuk menginvasi Taiwan. Ia menilai bahwa ini adalah momen paling tepat bagi mereka, dengan melihat invasi Trump ke Venezuela serta sikap lunaknya terhadap Rusia dalam invasi ke Ukraina. Ia bahkan menyebut invasi Trump ke Venezuela sebagai kejahatan agresi yang sama seperti yang dilakukan Vladimir Putin dengan menginvasi Ukraina.
DomÃnguez-Redondo menambahkan bahwa situasi ini dapat semakin melemahkan peran Dewan Keamanan PBB. Ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan merupakan mekanisme pencegah Perang Dunia Ketiga, namun mekanisme ini telah sangat dilemahkan, terutama oleh AS, tetapi juga oleh Inggris ketika mereka berperang tanpa otorisasi di Irak. Dewan Keamanan telah mengalami erosi yang serius.
Penjelasan Konflik Amerika-Venezuela: Tuduhan Kecurangan Pemilu dan Gembong Narkoba
Amerika Serikat merupakan salah satu dari sejumlah negara Barat yang menganggap pemerintahan Maduro tidak sah, dengan alasan adanya kecurangan masif dalam pemilihan umum 2024. Pemerintahan Trump juga telah lama menuduh Maduro menjalankan organisasi kriminal perdagangan narkoba yang dikenal sebagai Cartel de los Soles.
AS mendeklarasikan Cartel de los Soles sebagai organisasi teroris asing pada November lalu. Jaksa Agung AS Pam Bondi mengatakan bahwa Maduro, Flores, dan pejabat senior Venezuela menghadapi dakwaan terkait dugaan “perdagangan narkoba dan konspirasi terorisme narkoba”, menurut dokumen dakwaan yang telah dibuka dan diunggah Bondi di X.
Dakwaan tersebut menyebutkan bahwa sejak 1999, Maduro dan pihak lainnya bekerja sama dengan organisasi perdagangan narkoba internasional untuk mengangkut ribuan ton kokain ke AS. Maduro berulang kali membantah tuduhan tersebut dan berbalik menuding AS berupaya menggulingkannya dari kekuasaan demi mendapatkan akses ke cadangan minyak Venezuela yang sangat besar.
Di sisi lain, Trump mengklaim bahwa Venezuela telah mencuri minyak dan aset milik AS. Klaim ini dibantah oleh pemerintahan Maduro. Pada Desember 2025, Trump memerintahkan blokade terhadap minyak Venezuela serta menjatuhkan sanksi terhadap kapal-kapal tanker. AS meningkatkan tekanan terhadap pemerintahan Maduro dalam beberapa bulan terakhir, termasuk melancarkan serangan militer terhadap puluhan kapal kecil di Karibia dan Pasifik yang diklaim mengangkut narkoba menuju AS.
AS, khususnya CIA, juga melakukan serangan pesawat nirawak pekan lalu di area dermaga yang diyakini digunakan oleh kartel narkoba Venezuela. Aksi ini menandai operasi langsung pertama di wilayah Venezuela sejak serangan dimulai pada September.
Trump mengatakan, perusahaan-perusahaan minyak AS akan menuju Venezuela dan beroperasi di cadangan minyak negara tersebut. Ia tidak merinci perusahaan minyak mana yang dimaksud, dan belum jelas apakah ada perusahaan AS yang telah menyusun rencana konkret untuk langkah tersebut.
“Kita akan mengirimkan perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat yang sangat besar, yang terbesar di dunia, untuk masuk, menghabiskan miliaran dolar, memperbaiki infrastruktur minyak yang rusak parah, dan mulai menghasilkan uang untuk negara tersebut,” ujar Trump.
“Penerima manfaat terbesar adalah rakyat Venezuela,” tambahnya.