Peran Ahli Gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Pernyataan Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, bahwa "tidak diperlukan ahli gizi" dalam program MBG memicu berbagai isu yang belum sepenuhnya terselesaikan. Hal ini mencakup jumlah ahli gizi yang dianggap kurang, penghargaan terhadap profesi tersebut, serta bagaimana memaksimalkan peran mereka dalam MBG.
Cucun menyampaikan pernyataan itu dalam sebuah rapat konsolidasi program MBG di Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu, tidak lama setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan kesulitan mencari ahli gizi untuk ditempatkan di dapur umum. Politikus PKB ini kemudian meminta maaf setelah mendapat kritik keras, terutama dari media sosial.
Polemik ini membuka diskursus tentang seberapa penting peran ahli gizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG. Apakah lulusan pendidikan gizi benar-benar tidak sebanding dengan jumlah dapur umum yang kini hampir 15.000, seperti disampaikan BGN?
Pengamat menilai pernyataan yang menganggap keberadaan ahli gizi tidak diperlukan sebagai pendapat "ngaco", dan menambahkan bahwa keberadaan ahli gizi merupakan elemen penting yang tidak bisa digantikan oleh lulusan SMA yang diberi pelatihan singkat.
"Ibarat pilot diganti dengan petugas darat yang dilatih simulasi tiga bulan, tahu-tahu menerbangkan pesawat," kata ahli gizi Tan Shot Yen kepada wartawan Arie Firdaus yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Selasa (18/11).
Peran Kritis Ahli Gizi
Pengelola SPPG juga mengakui peran krusial para ahli gizi dalam menentukan menu paket makan bergizi gratis (MBG) yang disusun, bahkan menyebut para ahli gizi itu merupakan sosok dengan beban pekerjaan paling berat.
Ahli gizi Tan Shot Yen menilai, anggapan soal ahli gizi tidak diperlukan menunjukkan bahwa politikus dan pejabat di Indonesia "tidak paham profesi ahli gizi." Menurut Tan, kendati tugas para ahli gizi terkesan "hanya urusan makanan", dampak pekerjaan mereka sejatinya sangat serius.
Ia menyebut ahli gizi harus memahami, antara lain, soal kecukupan energi per jenjang usia, porsi dan kandungan gizi per menu, hingga perhitungan nutrisi berkaitan teknis memasak. Selain itu, mereka pun kudu mafhum soal risiko keamanan pangan seperti kehigienisan atau sanitasi yang berpotensi menghindari kontaminasi bakteri dan keracunan.
"Jika ahli gizi tidak diisi tenaga dengan keilmuan gizi, porsi dan kandungan gizi hanya mengira-ngira, sedangkan ahli gizi menghitung sampai ke gram dan metode masaknya," kata Tan. "Bahan pun bisa diganti seenaknya dan cara masak bisa tidak sesuai standar."
Oleh karena itu, Tan pun mengkritik anggapan bahwa keberadaan ahli gizi tidak diperlukan dalam program MBG. "Program MBG, kalau 'B'-nya masih bergizi, maka harus dikelola oleh ahli gizi," ujar Tan. "Karena ahli gizi itu dapat memastikan bahwa manfaat MBG benar-benar makanan yang bergizi yang sampai ke anak-anak Indonesia."
Tantangan dan Beban Kerja Ahli Gizi
Sejumlah pengelola dapur umum MBG pun sepakat dengan Tan. Eddy Lau, salah seorang pengelola mitra dapur umum BGN di NTT, mengaku peran ahli gizi sangat krusial di dapur umumnya. Dapur-dapur umum itu tersebar di beberapa daerah, tak cuma di ibu kota provinsi NTT, Kupang. Setiap dapur umum memiliki satu ahli gizi.
Eddy menuturkan, pengelolaan dapur umum di setiap daerah yang berada di bawah naungan yayasannya memiliki tantangan dan keunikan masing-masing. Ia mencontohkan, dapur umum yang berlokasi di Kupang bisa mendapatkan beragam bahan baku dengan mudah, tapi sebaliknya SPPG di pelosok NTT tak jarang kesulitan mendapatkan bahan baku tertentu.
Di situlah kemudian ahli gizi mengambil peran, terang Eddy. Ahli gizi itu menyiapkan alternatif dengan kandungan gizi setara, jika suatu bahan tidak tersedia. "Ia [ahli gizi] akan hitung. Misalnya, hari ini proteinnya sekian dan kalau kurang jika [dikombinasikan] dengan pisang, mungkin harus dengan jeruk. Itu dipersiapkan menunya [secara] harian," ujar Eddy.
Persoalan Kelebihan Beban Kerja
Ahli gizi Tan Shot Yen tak sepakat jika ahli gizi di Indonesia terbatas. Ia menyebut, ahli gizi sejatinya sudah tersedia di hampir kabupaten, tapi mereka enggan terlibat dalam program MBG. Tan menyoroti perkara kontrak kerja atau jam kerja yang tidak jelas sebagai salah satu penyebab keengganan lulusan pendidikan gizi bekerja di SPPG.
"Banyak sekali yang mengeluhkan overtime, jam kerja yang tidak jelas," kata Tan. Adapula kasus pimpinan SPPG yang disebut Tan kadang bersikap semena-mena dalam mengganti menu. "Kalau ngadepin yang begini terus, ya, selamat tinggal." terang Tan.
Hal ini pun diakui pengelola SPPG di NTT, Eddy Lau yang menyebut beban kerja yang berat—dari hulu ke hilir—kerap membuat ahli gizi bekerja overtime. "Mereka paling kasihan... Mengontrol sampai pagi, sampai pengiriman," terang Eddy. "Jadi, jam kerjanya [ahli gizi] malah overtime. Kasihan mereka."
Penutup
Perdebatan ini menunjukkan bahwa peran ahli gizi dalam program MBG sangat penting, baik dalam hal perencanaan menu, pengawasan kualitas, maupun penanganan risiko kesehatan. Namun, tantangan seperti beban kerja berlebih, jam kerja yang tidak jelas, dan kurangnya penghargaan terhadap profesi ini menjadi isu yang perlu segera diatasi.